INDONESIA telah menghadapi sejumlah serangan dari pelaku kejahatan digital, yang berhasil meretas data bukan hanya milik BUMN tetapi juga situs pemerintahan. Belum lama ini, terjadi lagi kebocoran data pada database paspor Indonesia.
Seorang pengamat ruang digital bernama Teguh Aprianto melaporkan bahwa kasus kebocoran ini melibatkan hampir 35 juta data paspor yang kini dijual bebas di situs gelap.
Teguh menyoroti dalam unggahannya di platform Twitter bahwa terjadi kebocoran data yang mencakup nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, serta jenis kelamin. Data ini ditawarkan dengan harga USD10 ribu atau setara dengan Rp150 jutaan.
Informasi tambahan menyebutkan bahwa data yang bocor dijual dalam format CSV dengan ukuran data keseluruhan mencapai 4GB. Kebocoran data ini dilaporkan terjadi pada bulan Juli 2023 atau baru-baru ini.
Di Twitter, Teguh juga memberikan informasi bahwa para pelaku telah memberikan sampel sebanyak 1 juta data di portal yang sama.
Kejadian ini telah menarik perhatian banyak warga net Indonesia. Saat ini, laporan Teguh telah dilihat sebanyak 22 ribu kali, dikomentari 1.200 kali, dan dibagikan lebih dari 1.800 kali.
Muncul kekhawatiran di antara netizen mengenai maraknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Beberapa di antara mereka bahkan menyalahkan Pemerintah atas insiden ini.
Salah satu netizen menulis di Twitter, “Ternyata benar-benar negara open source, dijual dengan harga 150 juta saja data-datanya.”
Sementara itu, ada juga netizen yang mengungkapkan kekhawatiran atas ketidakmampuan untuk mengatasi kebocoran data yang berulang kali terjadi, “Serem ya. Sudah sering terjadi kebocoran data tapi sampai hari ini masih terus terjadi. Langkah apa yang harus kita dilakukan untuk mengatasi masalah ini?”
Permasalahan lain yang dibahas adalah terkait seleksi pegawai di kementerian dan instansi pemerintahan. Seorang netizen mencuit, “Apa yang diharapkan dari kementerian dan instansi pemerintahan yang merekrut pegawainya dengan tes wawasan kebangsaan bukan tes keahlian. Ah sudahlah.”
